Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Asuransi Pertanian Masih Setengah Hati

0 3

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Indonesia termasuk negara yang berpotensi rawan akan bencana alam. Dampaknya, akan mengancam kelangsungan sektor pertanian dalam negeri. Untuk itu, peran asuransi sangat dibutuhkan pada pertanian di Indonesia. Namun, sejauh ini belum berjalan secara optimal.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti implementasi asuransi pertanian di Indonesia yang belum dirasakan sepenuhnya oleh para petani.

Dikatakan dia, asuransi pertanian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mulai diperkenalkan.

Kemudian disusul adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 yang lebih mengatur implementasi asuransi pertanian di Indonesia. Pada 2015, program ini mulai dijalankan di Indonesia.

Dalam program ini, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menggandeng PT Jasa Asuransi Indonesia sebagai penangung dari program asuransi tersebut.

Asuransi pertanian ini salah satunya mengatur terkait lahan padi lewat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di mana AUTP menyediakan perlindungan bagi kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tanaman.

Sebelumnya, pilot projects sempat dilaksanakan pada tahun 2012-2015 di lokasi yang tersebar di tiga provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Ads Air Haji

Adapun AUTP memberikan kompensasi maksimal sebesar Rp6 juta/hektar kepada setiap petani per musim tanam. Total premi sebesar Rp180.000 dibayarkan 80 persen oleh subsidi pemerintah sebesar Rp144.000 dan sisanya 20 persen dibayarkan oleh petani sebesar Rp36.000 per hektar per musim tanam.

Akan tetapi, menurut peneliti CIPS Galuh Octania, tidak semua petani dapat mengikuti asuransi tersebut. Sebab petani pendaftar harus yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapktan).

“Selain itu, kriteria petani lain untuk menjadi calon tertanggung AUTP adalah para petani penggarap yang memiliki atau tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas 2 hektar lahan saja,” ujarnya, pekan ini.

Selain itu, lanjut dia, kekurangan lainnya yakni lahan sawah yang terlindungi oleh asuransi tidak banyak, yaitu lahan sawah irigasi, lahan pasang surut/lebak, dan lahan tadah hujan yang kesemuanya memiliki sumber air yang baik.

AUTP kata dia, sejak diterapkan pada 2015 menargetkan satu juta hektar lahan untuk terlindungi asuransi. Namun pada kenyataannya tidak pernah mencapai target.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2017 luas lahan terlindungi asuransi 997.960,55 hektar atau 99,80 mendekati target. Namun, jumlahnya kembali turun pada 2018 ke angka 901.420,56 hektar atau 90,14 persen dari target.

Selain itu, kata dia, kekhawatiran para petani adalah klaim asuransi yang lama dibayarkan oleh penanggung asuransi.

“Terlepas dari segala kekurangannya, patut dinantikan bagaimana Kementan menggalakan program ini agar dapat jadi pilihan utama petani demi melindungi lahan usaha taninya,” pungkasnya. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.