Portal Berita Online

Banyak Salah Paham soal Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan, Ini Penjelasan CIPS

0 5

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sekaligus Ekonom Australian National University (ANU) Arianto Patunru menyampaikan selama ini banyak orang yang menyamakan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Keduanya, sebenarnya berbeda arti.

Dia mencontohan, negara Singapura tidak swasembada pangan karena mereka tidak punya sumber daya alam. namun mereka menjamin tiga komponen ketahanan pangan tercapai oleh warganya.

“Intinya adalah, ketahanan pangan dapat dicapai dengan menjamin ketiga komponen, ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas, tanpa menutup diri demi mewujudkan swasembada pangan,” jelasnya dalam keterangannya, Sabtu (22/8).

Lanjut dia, terdapat kesalahpahaman yang selama ini beredar di masyarakat, misalnya mengenai anggapan Indonesia adalah negara pertanian. Padahal Indonesia tidak selalu diuntungkan secara geografis.

Misalnya, kata dia, Vietnam dan Thailand terletak dekat dengan delta Sungai Mekong yang menjadikan tanah mereka subur. Tanah Indonesia juga subur tapi tidak sesubur mereka, misalnya untuk beras.

“Produktivitas padi Indonesia bisa lebih tinggi, tapi dengan berbagai biaya tambahan, seperti pupuk dan irigasi. Produktivitas bisa digenjot tapi hal ini diikuti dengan biaya tambahan,” katanya.

Dia menjelaskan, di mana berbagai variabel ketahanan pangan bisa terpengaruh kondisi di masing-masing negara, seperti akses ke irigasi, akses transportasi, logistik, akses ke air.

“Pangan sendiri juga memiliki rantai distribusi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Di dalam rantai ini, ada juga isu logistik yang tidak murah, jarak, sistem pergudangan, cold storage, yang memengaruhi penilaian dalam indeks ini,” terangnya.

Selain itu ia juga menyoroti persoalan logistik. Pasalnya, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan.

Saran dia, untuk memudahkan distribusi domestik, pemerintah tidak hanya fokus antara pusat dan daerah, namun juga harus menggandeng pihak swasta.

“Sudah saatnya pemerintah, tidak lagi antar pemerintah pusat dengan daerah, bekerja sama dengan swasta. Pihak swasta memiliki jaringan yang luas hingga ke daerah-daerah yang berarti mereka memiliki sudah memiliki infrastruktur jaringan yang sudah mencapai pelosok,” pungkasnya. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.