Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Buat Pemerintah, Ini Solusi Memakmurkan Petani Sawit

0 8

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Pasal 33 ayat (33) UU 1945 tentang penguasaan kekayaan alam, terutama hutan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat belum berdampak pada masyarakat. Sebab, salah satunya ekonomi petani sawit sampai saat ini belum sejahtera.

Direktur HICON Law & Policy Strategies Hifdzil mengatakan, persoalan sawit yang paling mencolok adalah marginalisasi tata kepengurusan lahan sawit rakyat dalam kawasan hutan. Lahan yang dikuasai negara ini belum menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

“Iya, termasuk petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada hutan,” katanya di Jakarta, pekan ini.

Padahal, instrumen hukum dalam penyelesaian masalah dalam kawasan hutan sudah cukup baik. Hanya saja, hukum tidak bisa menyelesaikan masalah historis-kultural dengan pendekatan secara struktural.

Ads Air Haji

Misalkan dalam Perpres 88/2017 tentang Penyelesian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Regulasi ini menawarkan masalah keberadaan lahan dalam kawasan hutan, salah satunya mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan).

Yang dia soroti, dalam perpers tersebut seharusnya harus ada syarat primer agar lahan sawit yang dimiliki rakyat bisa diatasi perpres ini. Namun nyatanya tidak demikian, misalkan soal lahan garapan.

“Sayangnya dalam perpers ini tidak memasukkan lahan sawit sebagai lahan yang masuk dalam kriteria lahan garapan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendesak Mahkamah Agung agar meberikan fatwa terhadap frasa lahan garapan dalam Perpres 88/2017. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum.

“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain untuk memberikan fatwa terhadap frasa lahan garapan,” tukasnya.(mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.