Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Dorong Produktivitas, KKP Gelar Konsultasi Publik RPP Sidat, Kakap dan Kerapu

0 21

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggenjot produktivitas perikanan tangkap sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara. Karenanya, dibutuhkan strategi yang tepat dan terfokus dalam pengelolaan perikanan, khususnya sidat, kakap dan kerapu.

Terkait hal ini, KKP menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat, Kakap, dan Kerapu di Jakarta, baru-baru ini.

RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan.

Dokumen resmi tersebut merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan sesuai dengan amanat UU Perikanan pada pasal 7 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Permen KP Nomor 29/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPP di Bidang Perikanan Tangkap.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan, sejak tahun 2014 hingga saat ini telah di tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) RPP WPPNRI dan empat RPP Jenis Ikan. Adapun penyusunan RPP Sidat merupakan salah satu amanah SDGs, di mana Sidat termasuk dalam kategori katadromus yaitu jenis ikan yang memijah di laut, kemudian bermigrasi ke air tawar sebagai juvenile dan tumbuh berkembang menjadi dewasa sebelum bermigrasi kembali ke laut untuk memijah.

“Permintaan ekspor Sidat yang tinggi, dan kecenderungan global terjadinya penurunan stok sidat menyebabkan sidat di perairan Indonesia mengalami gejala overfishing, jika tidak dikelola dengan baik bukan mustahil akan mengalami nasib seperti sidat di Eropa yang masuk ke dalam list Appendix II CITES. Kondisi yang terjadi pada sidat temperate species mungkin saja dapat terjadi pada sidat (Anguilla spp) yang ada di Indonesia bila tidak dikelola dengan baik,” jelas Zaini dalam sambutannya di Konsultasi Publik Penyusunan RPP Sidat, Kakap, dan Kerapu.

Sementara, lanjut dia, perikanan kakap Indonesia berkontribusi dalam memasok sekitar 45 persen pasokan ikan kakap yang diperdagangkan di dunia pada periode 2006-2013. Sedangkan pada perikanan kerapu, pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara penghasil ikan kerapu terbesar keempat di dunia. Berdasarkan UN COMTRADE, ekspor Kakap dan Kerapu Indonesia menempati peringkat keenam (nilai) dan peringkat kesembilan (volume). Nilai ekspor hasil perikanan kakap tahun 2018 sebesar Rp 201 miliar, sedangkan perikanan kerapu sebesar Rp 571 miliar.

Ads Air Haji

“Selain menjadi penyumbang devisa negara, perikanan kakap dan kerapu juga menjadi penting karena 90 persen usahanya dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan sidat, kakap dan kerapu secara optimal dan berkelanjutan serta melestarikan sumber daya ikan sidat, kakap, dan kerapu di Indonesia, perlu di tetapkan RPP sidat, kakap dan kerapu sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program yang terintegrasi oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya perikanan sidat.

Kesempatan yang sama, Prof Rokhmin Dahuri memberikan masukan dalam pemanfaatan pengelolaan perikanan di Indonesia. Ada tiga model pengelolaan perikanan di dunia.

Pertama, semua pengelolaan dikontrol oleh pemerintah. Kedua, community based manajemen, dan ketiga co manajemen perpaduan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Model ketiga ini paling pas diaplikasikan di Indonesia,” ujarnya.

Sementara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Trian Yunanda menjelaskan, ada tujuh strategi pengelolaan perikanan sidat yang akan dituangkan dalam RPP, yaitu sumber daya perikanan sidat, lingkungan sumber daya ikan sidat, teknologi penangkapan sidat, sosial, ekonomi, tata kelola, dan pemangku kepentingan.

“RPP merupakan acuan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan di WPPNRI. Saat ini ada 11 WPPNRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya harap RPP sidat, kakap, dan kerapu dapat menjadi kebijakan yang tepat dan optimal pemanfaatannya dari segi sumber daya ikan, sosial ekonomi dan lingkungan, serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan. Tak lupa juga, nilai bisnis dan ekonomi juga perlu diperhatikan dengan melihat masukan dari pemangku kepentingan,” pungkasnya. (mh/kp)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.