Portal Berita Online
Ads Beras Haji

DPR Setujui Anggaran Rp 3,2 T Untuk LIN di Maluku dan Maluku Utara

0 5

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasikan program lumbung ikan nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dukungan tersebut dengan menyetujui tambahan anggaran di sektor perikanan tahun 2021.

Sehingga laporan alokasi anggaran KKP bertambah sebesar Rp3,4 triliun untuk tahun 2021. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp 3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasarana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000, yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” kata Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta.

Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp 1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp 350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp 650 miliar. Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp 2,7 triliun per 11 September 2020. Prosentase serapan tersebut mencapai 54,44 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,08 triliun.

Ads Air Haji

“Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal,” sambungnya.

Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp 6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp 763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp 1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp 431,70 miliar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp 455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp 1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp 603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp 497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp 86,76 miliar.

Sekjen KKP Antam Novambar memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya.

“Terimakasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya,” ujar Antam. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.