Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Gurihnya Bisnis Daging Anjing

0 85

Jakarta, Kabarpangan.id –  Perdagangan anjing menjadi bisnis yang menggiurkan. Hal ini karena tingginya kebutuhan akan daging anjing. Data Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, lalu lintas anjing dari Jawa ke Pulau Sumatera mencapai 2 ribu ekor perbulan.

“Tugas Karantina di sini adalah mencegah lalu lintas perdagangan hewan dari daerah wabah rabies ke wilayah bebas rabies. Jadi tidak ada larangan perdagangan anjing sepanjang dari daerah bebas rabies,” kata Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Agus Sunanto dalam sebuah diskusi yang digagas oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) Jakarta, Minggu (8/11).

Agus menegaskan, dalam lalu lintas hewan telah ditetapkan persyaratan karantina yakni, melengkapi sertifikat kesehatan hewan dari tempat pengeluaran, status dan situasi daerah asal yakni bebas rabies, memenuhi persyaratan teknis karantina, pemeriksaan dokumen dan pemantauan.

“Dari sisi karantina, jika perdagangan hewan tidak memenuhi persyaratan, maka tindakan kita adalah menolak atau memusnahkan,” tegasnya.

Kesempatan yang sama, Mery dari Jakarta Animal id Network (JAAN) mendesak pemerintah mengambil tindakkan tegas terhadap oknum yang melanggar dalam perdagangan anjing. Sebab, hasil dari investigasi banyak terjadi perdagangan ilegal anjing, khususnya untuk konsumsi.

“Tiap hari sebanyak 500 ekor anjing masuk ke Solo, melalui jalur tanpa pengawasan. Sekitar 13.400 ekor anjing dipotong di Solo oleh 83 penjual daging anjing. Perdagangan berlangsung masif, jadi perlu regulasi yang pelaksanaannya ditegakkan,” ungkap Merry.

Merry menyebut, Provinsi Jawa Barat masih menjadi wilayah pandemi Rabiespemasok utama perdagangan anjing ke Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu Mery mengkhawatirkan, perdagangan ilegal anjing tersebut akan memperluas wilayah wabah rabies.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah serius dalam mengatasi perdagangan anjing. “Saya setuju dengan sikap pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melarang rumah makan anjing. Kami juga mendukung program sterilisasi anjing,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syamsul Maarif mengatakan, perdagangan peredaran daging anjing termasuk kategori ilegal, sehingga menjadi target pengawasan dan penindakkan aparat penegak hukum.

Karena mempertimbangkan budaya, etnis dan unsur Sara, Syamsul mengharapkan pemerintah daerah (pemda) turun tangan dengan membuat peraturan daerah (perda). Misalnya yang dilakukan Pemda Karanganyar. “Kasus Karanganyar didukung walikota, tapi di Solo Walikotanya tidak melakukan hal yang sama,” katanya.

Ads Air Haji

Menurutnya, ada beberapa alasan masyarakat mengonsumsi anjing. Di antaranya terkait budaya, kepercayaan, mitos, dan juga untuk obat. Alasan lainnya karena sudah menjadi  kultur, budaya masyarakat seperti di Sulawesi Utara, Maluku, Yogyakarta, Solo dan Sumatera Utara.

“Konsumsi daging anjing juga masih terjadi di negara-negara seperti Cina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Korea,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, dilihat dari aspek definisi pangan, berdasarkan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, daging anjing bukan bagian dalam produk pangan, karena bukan termasuk peternakan dan kehutanan.

Lanjut dia, sedangkan dari aspek kesejahteraan hewan, berdasarkan UU No 18/2009 Juncto UU No 41/2014, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah  No 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

“Berdasarkan UU No  41/2014 terjadi pelanggaran Pasal 91B dan Pasal 302 KUHP mengenai proses pemotongan anjing dengan cara menyakitkan dan dianiaya. Bagi pelaku bisa dipidana 1-6 bulan denda Rp 1-5 Juta,” tuturnya.

Sementara dari aspek zoonosis dan keamanan pangan, kata Syamsul, memang ada mitos dimasyarakat mengenai manfaat kesehatan mengonsumsi  daging anjing. Namun ia mengingatkan, mengonsumsi daging anjing berisiko membawa penyakit Rabies, E. coli, Salmonella spp, Kolera dan Trichinellosis.

Sedangkan dari aspek pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, menurut Syamsul, sebenarnya penjualan anjing atau daging anjing dapat dibatasi melalui edukasi/pendekatan secara perlahan.

“Persoalannya prilaku manusia dalam lalu lintas perdagangan anjing yang dilakukan umumnya tidak sesuai prosedur, bahkan melalui jalur tanpa pengawasan,” ujarnya.

Padahal UU No. 18/2009 menyebutkan setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas. Bagi pelaku yang melanggar akan terkena pidana 1-5 tahun, denda Rp 150 juta hingga 1 miliar.

“Dari hasil survei ternyata 82,2 persen ternyata pelaku mengetahui aturan hukum, tapi mereka tidak bisa mengubah pola prilaku.  Karena itu kuncinya adalah bagaimana kita mengubah prilaku dan sikap masyarakat,” tukasnya. (mh)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.