Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Jangan Gegabah Legalkan Ganja, Belum Ada Payung Hukumnya

0 3

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupi) angkat suara terkait Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeluarkan Kepmentan Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang mencantumkan ganja sebagai komoditas binaan, yang kemudian dicabut untuk dilakukan revisi.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9), Ketua Mahupi Yenti Garnasih mengatakan, bahwa melegalkan ganja untuk apapun peruntukannya belum ada payung hukumnya. Karenanya, keputusan menjadikan ganja sebagai obat oleh Kementan sangat disesalkan.

“Saya memandang ide melegalkan ganja apapun peruntukannya misalnya seperti yang baru-baru ini untuk pengobatan, apalagi tidak/belum memiliki payung hukum yaitu undang-undang baru yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebelumnya atau yang lain, tentu ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Lanjut dia, membaca dari beberapa media massa mainstream nasional, alasan dicabutnya Kepmentan Nomor 104 tahun 2020 itu lantaran aka dikaji kembali dan dilakukan revisi setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti BNN, Kemenkes, dan LIPI. Menurut dekan fakultas hukum Universitas Pakuan Bogor itu jadi membingungkan masyarakat. Tentu saja, ini akan mengganggu kewibawaaan pemerintah.

“Wajar saja jika ada masyarakat yang menduga apakah aturan Kepmentan ini karena pesanan? Apakah ini semacam ‘tes’ untuk melihat reaksi masyarakat,” ucapnya.

Ads Air Haji

Di beberapa negara ada yang melegalkan ganja, khususnya untuk obat-obatan. Namun, bukan berarti setiap kebijakan dari negara lain diimplementasikan di Tanah Air. Karena tentu saja, harus melakukan kajian yang mendalam dengan melihat dari berbagai sudut pandang, geografis Indonesia, dan tingkat pendidikan kebanyakan masyarakat soal kedewasaan karena jangan sampai menyalahgunakan legalisasi ganja.

“Intinya tidak semua yang cocok atau siap diterapkan di negara lain, tepat atau cocok di Indonesia, terutama dalam implementasinya,” ucapnya.

Minimal, kata dia, harus ada rencana pembahasan berisi konsensus masyarakat terkait hal itu, kajian-kajian cost and benefit bila melegalkannya, dan tentu setelah itu harmonisasi hukum dengan peraturan lain.

“Dan terakhir pada kementerian mana usulan ini akan dilakukan,” ucapnya.

Pasalnya, persoalan ganja dilarang oleh peraturan setingkat undang undang, maka menurut dia tidak mungkin dianulir oleh keputusan setingkat menteri. (mh/kp)

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.