Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Kementan Dorong Kemitraan Pelaku Usaha di Sektor Peternakan

0 8

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengajak pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan dan kesehatan hewan menggencarkan prinsip kemitraan. Kemitraan tersebut didasari prinsip saling menguntungkan, mempercayai, dan memperkuat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah mengatakan, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan, kemampuan ekonomi atau pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun sinergi saling menguntungkan serta berkeadilan.

“Kemitraan usaha juga dapat dipandang sebagai sebuah ‘jembatan’ penghubung yang cukup strategis antara kebijakan makroekonomi dan mikroekonomi, dan dapat menjadi alternatif solusi adanya kesenjangan antara pelaku sektor riil UMKM dengan Usaha Besar semakin lebar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/8).

Lanjut Nasrullah menjelaskan, kemitraan usaha peternakan juga dapat menjadi salah satu pilihan strategis untuk membangun kekuatan bersama bagi pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar. Kemitraan strategis terus didorong oleh pemerintah untuk memperkuat posisi tawar peternak kecil untuk bangkit bersama dengan pelaku usaha besar dalam menghadapi persaingan global.

“Kami merasa bersyukur telah lama Ditjen PKH bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha peternakan,” katanya.

Dia menjelaskan, kerjasama ini merupakan amanat dari UU nomor 20 tahun 2018 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

“Berdasarkan amanat tersebut pelaksanaan pengawasan kemitraan bersinergi dengan kementerian lembaga terkait oleh KPPU,” ucapnya.

Ads Air Haji

Sebagai tindak lanjut, Kementan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan yang beranggotakan dari unsur Ditjen PKH dan KPPU. Dengan adanya Satgas Kemitraan ini diharapkan terkumpulnya data pelaku kemitraan serta terlaksananya kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan.

Perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Pertanian Rizki Nur Ramadhon menambahkan, bahwa perjanjian kemitraan dilakukan secara tertulis, sehingga diketahui oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

“Penting adanya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan agar kemitraan para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang setara,” katanya.

Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Lukman Sungkar menjelaskan, dalam hubungan kemitraan antar pelaku usaha ada beberapa hal yang harus dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah kita lakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta upaya pencegahan, jika pelaku usaha yang bermitra masih terdapat pelanggaran peraturan, maka nantinya sanksi pencabutan usaha dan denda dapat diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar aturan kemitraan,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, dalam kemitraan budidaya ayam ras pedaging khususnya, banyak permasalahan antara integrator dan peternak mandiri dan kemitraan antara integrator dengan peternak kecil. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa kemitraan benar-benar saling transparan, menguntungkan dan berkeadilan.

“Selain itu, kami juga mendorong kemitraan dalam pengembangan sapi potong antara pelaku usaha sapi potong (feedloter) dengan peternak,” pungkasnya. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.