Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Nelayan Terbantu Dapatkan Modal Usaha di Musim Covid-19

0 14

CIREBON, KABARPANGAN.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggandeng perbankan dan lembaga penyedia modal usaha memberikan akses permodalan kepada nelayan.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga M Zaini mengatakan, modal usaha dapat membantu nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.

“Misalnya untuk perawatan armada penangkapan ikan seperti kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, bahan bakar serta kebutuhan lain yang diperlukan saat melaut,” ujarnya, Selasa (11/8)

Lebih lanjut Zaini mengungkapkan, permodalan ini menjadi masalah klasik yang selalu dialami oleh nelayan. Para nelayan merasa dipersulit ketika mengurus kredit ke perbankan dengan syarat yang berbelit-belit. Ujungnya, nelayan pun enggan mengurus kredit bergulir.

Ads Air Haji

“Tidak ada yang sulit sebetulnya, kekurangan informasi biasanya menjadi sumber permasalahan. Dalam berbagai kesempatan KKP terus melibatkan perbankan unutk memberikan sosialisasi dan tata cara pengajuan permodalan usaha untuk nelayan,” imbuhnya.

Dalam gelaran kunjungan kerja KKP dan Komisi IV DPR RI di Cirebon tersebut, secara simbolis diserahkan bantuan permodalan untuk nelayan oleh perbankan. Diantaranya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BJB Cirebon yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan retail untuk nelayan.

Selain itu, sejumlah bantuan lain turut diserahkan untuk nelayan secara simbolis. Di antaranya, klaim asuransi nelayan, penyerahan sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI), sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB), sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) lembar awal, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan polis asuransi nelayan mandiri Simantep Jasindo.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, yang memimpin rombongan kunjungan kerja di PPN Kejawanan, Cirebon ini mengungkapkan pihaknya turut mendukung langkah KKP dalam meningkatkan komunikasi dengan nelayan.

“Nelayan adalah stakeholders utama KKP. Sudah jelas dalam amanat undang-undang bahwa nelayan wajib dilindungi dan diberdayakan. Selain diberikan asuransi juga harus diberikan kemudahan permodalan usahanya. Kita juga akan terus memperjuangkan akses nelayan kecil mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi,” tuturnya,” pungkasnya. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.