Portal Berita Online

PSBB Diterapkan Lagi, Rantai Pasokan Pangan Harus Lancar

0 4

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali memberlakukan PSBB pada 14 September 2020 nanti, peneliti meminta agar memerhatikan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Hal ini untuk menghindari kelangkaan komoditas pangan saat pandemi Covid-19.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, komoditas panga pokok, seperti beras, ayam, dan gula semuanya terpusat di Jawa, kemudian didistribusikan ke berbagai kota di Pulau Jawa dan kota-kota di pulau lain.

“Oleh karena itu sinergi antara pemerintah daerah sangat penting untuk membantu kelancaran distribusi. Lebih baik lagi, jika kerja sama ini merangkul swasta karena akan lebih efisien,” ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Dia menyebut, data BPS, Jawa Tengah merupakan produsen beras terbesar dengan total produksi 5,52 juta ton pada tahun 2019. Selain itu, sebanyak 51,15 persen gula Indonesia diproduksi di Jawa Timur pada tahun 2018.

Sementara itu, Jawa Barat adalah produsen daging ayam terbesar dengan total 886.752 ton pada 2019. Komoditas-komoditas ini perlu didistribusikan, tidak hanya ke daerah-daerah di Pulau Jawa, tetapi juga ke seluruh Indonesia.

Jabodetabek dan daerah nonprodusen pangan lainnya sangat bergantung pada beras dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Diterapkannya kembali PSBB secara ketat, dikhawatirkan akses distribusi pangan dapat kembali terganggu, utamanya dari dan ke ibu kota,” ujarnya.

Dia memberikan rekomendasi, agar rantai pasokan pangan lancar selama kebijakan PSBB diberlakukan, antara lain perlu adanya kejelasan dalam pembatasan kegiatan industri dan transportasi selama PSBB.

Selanjutnya, perlunya sinergi antara beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian sebaiknya mengeluarkan izin untuk sektor-sektor esensial yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Kementerian BUMN mengarahkan perusahaan survei untuk meningkatkan kapasitas survei di pelabuhan.

Sebelumnya, PSBB pertama diberlakukan berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan pokok. Ditambah lagi, saat menyambut bulan Ramadan dan Lebaran.

Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi menilai kebijakan PSBB dari pemerintah daerah (pemda) mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Hal ini mengakibatkan proses memasok komoditas pangan pokok macet dan harga pun belum kunjung stabil.

Agung mengungkapkan, kala itu banyak supir truk yang menolak untuk mengendarai kendaraan logistik itu sehingga pasokan komoditas pangan pun tertahan di wilayah produksinya.

“Kita ini sekarang terus terang menghadapi masalah distribusi. Kenapa? Kita tahu namanya PSBB itu, walaupun disampaikan logistik pangan tidak terganggu, tetapi yang namanya logistik itu satu unsurnya adalah orang yang mau mengantar siapa? Ada nggak gangguan yang mau mengantar ini? Contoh saja, biasanya ke Pasar Cipinang masuk 100 truk. Dengan adanya PSBB apakah bisa 100 truk?” ungkap Agung , Senin (13/4). (mh/kp)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.