Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Pupuk Subsidi Langka di Petani, Ini Masalahnya

0 10

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Terungkap persoalan pupuk subsidi di sejumlah daerah langka. Persoalan paling mendasar adalah karena kurangnya sosialisasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini dipaparkan oleh Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company, pada Kamis (1/1).

Salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty mengatakan, sebetulnya pupuk subsidi tidak langka, namun karena aturan kartu tani menjadi persoalan bagi para petani.

Informasi itu diperoleh dari kepala daerah di daerah pemilihannya di Jawa Tengah.

“Pupuk subsidi itu ada di gudang, bukan tidak ada. Nah, yang menjadi masalah adalah aturannya sekarang ini diterapkan. Aturan bahwa penerima pupuk subsidi harus membawa kartu tani. Itu aturan di tempat saya di dapil saya,” ujarnya.

Lanjut dia, masalah lainnya adalah distributor maupun diler tidak berani untuk menjual pupuk kepada petani karena tidak membawa kartu tani. Sementara sosialisasi tentang kartu tani belum masif.

“Jangan tiba-tiba ujug-ujug ini harus berlaku gitu. Kenapa kartu tani itu sekarang dengan kebijakan daripada gubernur Jawa Timur itu tidak diberlakukan pak dirut. Ketika Jawa Timur bisa memberlakukan itu, kenapa di kita tidak diberlakukan,” kata Evita.

Di sisi lain, menurut dia, masalah koneksi internet yang ‘payah’ di desa maupun dusun-dusun. Masalah ini adalah kendala bagi petani.

“Nah untuk kartu tani ini itu kan perlu signal itu masalahnya pak. Nah ini juga menjadi kendala. Iya kan? Karena tidak semuanya mereka terhubung dengan yang namanya telekomunikasi digital ini pak. Internet ini pak. Jadi itu juga sebenarnya yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk yang ada di daerah-daerah,” tuturnya.

Ads Air Haji

Dia juga menyoroti kelangkaan pupuk subsidi terus berulang. Persoalan ini harus diatasi, dan tidak boleh berulang terus.

Sementara Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, bahwa pihaknya hanya sebagai pelaksana bukan penentu kebijakan.

“Kami adalah pelaksana pak. Jadi kartu tani itu instruksinya nanti dari (Kementerian) Pertanian pak. Dan sebenarnya kartu tani memang pada waktu itu diwajibkan. Kemudian sudah dicabut pak,” katanya.

Lantas Evita membantah penjelasan Bakir. Bahwa, informasi yang diperoleh sampai saat ini kartu tani masih diberlakukan. Namun, jika memang benar demikian, harus disosialisasikan kepada distributor pupuk.

“Baik Bu Evita. Cuma kami sudah mendapatkan instruksinya sudah tertulis, sudah diputuskan pak di Komisi IV DPR RI bahwa itu dicabut pak,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani, serta memperketat pengawasan.

Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

“Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

Pendistribusian pupuk subsidi juga harus memenuhi enam prinsip utama atau 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

“Selain itu, Kementerian pertanian juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi,” tukasnya. (mh/kp)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.