Portal Berita Online
Ads Beras Haji

Solusi Menyelesaikan Sengkarut Sawit

0 9

JAKARTA, KABARPANGAN.ID – Untuk menyelesaikan permasalahan sawit rakyat, pemerintah diminta memasukkan sawit dalam definisi lahan garapan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017.

Direktur HICON Law & Policy Strategies Hifdzil Alim, mengatakan pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai jalan keluar, namun hal tersebut belum menjawab untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sawit rakyat.

HICON telah mengkaji enam regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk mengatasi sengkarut sawit rakyat, diantaranya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (PermenLHK P.83); Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017); dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018).

Ads Air Haji

Keenam instrumen tersebut dianggap belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan.
Semestinya, kata dia, perlu ada tawaran lain. Misalnya, diganti dengan jangka waktu daur ulang atau menerapkan kebun campur (agroforestry).

“Pemerintah sebaiknya memperhatikan bagaimana implementasi instrumen hukum dan kebijakan yang telah dibuat untuk memastikan penyelesaian masalah sawit rakyat dengan menyasar langsung pada akar masalah,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Dengan potensi sawit sebagai primadona perkebunan, Hifdzil berpandangan, pemerintah seharusnya memberi perhatian dalam menjawab setiap akar masalah pengelolaan sawit. Dengan demikian, tidak akan terjadi konflik yang kemudian menghambat produksi sawit sebagai komoditas ekonomi unggulan selain minyak dan gas. (mh/kp)

Leave A Reply

Your email address will not be published.